Bupati Kolaka Timur Abd Azis Terjaring OTT KPK Usai Ikut Rakernas NasDem, Kasus Korupsi DAK Rumah Sakit

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis--ist
sultra.disway.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat daerah.
Kali ini, giliran Bupati Kolaka Timur Abd Azis yang diamankan bersama sejumlah pihak lainnya dalam sebuah OTT yang digelar di tiga lokasi berbeda.
Penangkapan ini terjadi tak lama setelah Abd Azis menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem, partai yang menaunginya.
KPK menduga Abd Azis terlibat dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor kesehatan, khususnya proyek pembangunan rumah sakit di wilayahnya.
BACA JUGA:Buntut OTT, KPK Segel Ruang Kerja Bupati dan Dinas di Kolaka Timur Terkait Dugaan Korupsi Dana DAK
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 7 orang, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta. Dari hasil awal penyelidikan, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang tunai yang diduga terkait praktik suap atau gratifikasi.
Operasi tangkap tangan ini memperkuat dugaan bahwa alokasi DAK untuk pembangunan fasilitas kesehatan rawan disalahgunakan.
KPK masih melakukan pendalaman dan belum mengungkap secara rinci nominal uang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Plt. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.
Dalam waktu 1x24 jam, status hukum mereka akan ditentukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
BACA JUGA:OTT KPK di Sultra Terkait Suap Proyek Rumah Sakit, 7 Orang Diamankan
Penangkapan Abd Azis ini menjadi sorotan lantaran terjadi hanya beberapa jam setelah acara Rakernas Partai NasDem, tempat dirinya hadir sebagai kader.
Hal ini memicu spekulasi tentang kaitan antara kasus hukum dan dinamika politik di tingkat daerah.
KPK menegaskan bahwa OTT ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membersihkan praktik korupsi di daerah, terutama dalam pengelolaan dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Sumber: