Mission: Lumbung Pangan!
Misi menjadikan Indonesia lumbung pangan--
sultra.disway.id - Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.
Program menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia akan digarap serius. Terintegrasi. Melalui strategi komprehensif.
TNI dan Polri dilibatkan. Misi tersebut diperkuat dengan alokasi anggaran fantastis, dan sinergi lintas sektor.
Tujuannya satu: memastikan ketersediaan pangan merata dan berkelanjutan di seluruh negeri.
Di hadapan Sidang Tahunan MPR/DPR pada 15 Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya.
Visi ini bukan sekadar mimpi. Melainkan target yang didukung berbagai langkah strategis. Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan.
Bahkan dengan optimisme untuk mencapainya dalam 1 tahun. Karena adanya peningkatan produksi yang signifikan.
Langkah ini didasari oleh keyakinan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak dapat dicapai tanpa kemandirian pangan.
BACA JUGA:Mengulas Spesifikasi Oppo Reno 11 F 5G: Cocok Buat Anak Muda Pecinta Teknologi!
"Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri," tegas Prabowo, menggarisbawahi pentingnya sektor ini sebagai pilar utama ketahanan nasional.
Komitmen pemerintah diterjemahkan dalam alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 164,4 triliun dalam Rancangan APBN 2026.
Dana ini akan digunakan untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan serta subsidi pupuk. Targetnya mendukung produksi 9,62 juta ton pupuk bersubsidi.
Selain dukungan finansial, pemerintah juga melakukan terobosan kebijakan, termasuk memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit.
Perombakan birokrasi ini terbukti efektif, dengan produksi beras yang meningkat dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai rekor tertinggi, yakni lebih dari 4 juta ton.
"Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI," ungkap Prabowo, menunjukkan keberhasilan awal dari program ini.
BACA JUGA:Mengulik Kehebatan Spesifikasi Oppo Find X8 Pro: Performa Gahar dan Desain Elegan!
Apa Itu Lumbung Pangan Nasional
Lumbung Pangan Nasional sering disalahartikan sebagai pusat penyimpanan beras atau bahan pangan berskala masif. Padahal, konsepnya jauh lebih luas dan modern.
Program ini adalah sebuah sistem ketahanan pangan terintegrasi yang mencakup dari hulu ke hilir.
Mulai dari penguatan produksi petani lokal, sistem logistik dan penyimpanan yang modern, manajemen stok yang cerdas.
Hingga mekanisme distribusi yang efektif saat dibutuhkan. Intinya, lumbung pangan berfungsi sebagai penyanggayang menstabilkan pasokan dan harga. Terutama di saat panen raya atau musim paceklik.
Keberadaan Lumbung Pangan Nasional membawa dampak positif yang langsung menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Bagi Konsumen: Harga bahan pangan pokok. Terutama beras, menjadi lebih stabil. Masyarakat tidak lagi khawatir dengan gejolak harga yang ekstrem. Sehingga daya beli dan kesejahteraan keluarga dapat terjaga.
Bagi Petani: Petani mendapatkan perlindungan dari anjloknya harga pada saat panen raya. Dengan adanya lumbung pangan yang menyerap hasil panen dengan harga yang wajar, kesejahteraan dan pendapatan petani meningkat. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus bertani dan menghasilkan pangan berkualitas.
Bagi Negara: Indonesia memperkuat kedaulatannya. Dengan stok pangan yang memadai dan terkelola dengan baik, bangsa ini tidak mudah goyah oleh gejolak pangan global. Ini adalah investasi besar untuk stabilitas nasional dan kemandirian bangsa.
BACA JUGA:Cara dan Syarat Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin SMA/SMK Sultra 2025
Sinergi dari Desa Hingga Nasional
Keunikan program ini terletak pada pendekatannya yang berjenjang. Program tidak hanya berpusat di level nasional.
Tetapi juga mendorong pembentukan Lumbung Pangan Desa dan Lumbung Pangan Kawasan.
Hal ini membuat sistem menjadi lebih tangguh. Stok pangan tidak hanya bergantung pada satu titik. Tetapi tersebar di berbagai daerah.
Jika terjadi gangguan di satu wilayah, maka wilayah lain dapat saling mendukung.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN (seperti Bulog), koperasi, dan kelompok tani menjadi kunci kesuksesan program ini.
Konsep Kearifan Masa Lalu
Konsep lumbung pangan sebenarnya adalah kearifan lokal nenek moyang Indonesia yang telah dipraktikkan selama berabad-abad.
Program Lumbung Pangan Nasional memodernisasi kearifan tersebut dengan sentuhan teknologi dan manajemen modern.
BACA JUGA:Mengintip Bocoran HP Oppo F31: Bawa Baterai Jumbo dan Desain Lebih Kokoh!
Dengan dukungan data yang akurat, sistem logistik yang mutakhir, dan tata kelola yang transparan, program ini siap menjawab tantangan pangan di era modern.
Program Lumbung Pangan Nasional adalah investasi besar bagi masa depan bangsa.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, impian untuk Indonesia yang berdaulat pangan, mandiri, dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.
Lumbung Pangan Nasional adalah bukti nyata Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar untuk menjamin salah satu kebutuhan paling dasar warganya: pangan yang cukup dan terjangkau.
Peran TNI dan Kementerian Pertahanan
Mewujudkan kedaulatan pangan bukan hanya tugas sektor pertanian. Dalam pendekatan yang holistik, peran TNI dan Kementerian Pertahanan menjadi sangat vital.
TNI membentuk Gugus Tugas Kedaulatan Pangan. Ini sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.
BACA JUGA:Harga HP Oppo A54 2025: Intip Spesifikasi Lengkap dan Keunggulannya!
Gugus tugas ini memanfaatkan kekuatan teritorial TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Ketiga matra ini diterjunkan untuk memastikan program ketahanan pangan terlaksana. Terutama di daerah 3T.
Ketahanan pangan adalah bagian tak terpisahkan dari pertahanan.
"Melalui kekuatan teritorial, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga. Tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional," ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Tak hanya itu. Kemhan juga turut berperan dengan membangun Batalyon Teritorial Pembangunan yang dilengkapi dengan kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.
"Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada," imbuh mantan Pangdam Jaya ini.
Batalyon Teritorial Pembangunan itu disiapkan di 514 kabupaten/kota, dengan peresmian 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP). Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
Sebaran Batalyon TNI Mencakup:
- 6 Brigade dan 31 batalyon di Sumatera
- 3 Brigade dan 14 batalyon di Jawa
- 3 Brigade dan 15 batalyon di Kalimantan
- 1 Brigade dan 5 batalyon di Bali-Nusa Tenggara
- 2 Brigade dan 10 batalyon di Sulawesi
- 1 Brigade dan 5 batalyon di Maluku
- 4 Brigade dan 25 batalyon di Papua
Kementerian Pertahanan juga mendukung Bulog dan Kementerian Pertanian dengan gudang sementara untuk penyimpanan beras. Serta alat pengering jagung untuk menjaga kualitas komoditas.
"Kami mendukung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Bulog dan Kementerian Pertanian dalam bentuk menyiapkan gudang-gudang penyimpanan. Semua ini bagian dari strategi transformasi pemerintah untuk ketahanan nasional,” tegasnya.
BACA JUGA:Mengintip Harga dan Spesifikasi Realme C71: HP 1 Jutaan yang Katanya Punya Fitur Canggih!
Dari Food Estate Hingga Digitalisasi Pupuk
Program Food Estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo menjadi sorotan sebagai pondasi jangka panjang untuk kedaulatan pangan.
Mengingat tantangan pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan. Menurutnya, Food Estate adalah jawaban untuk pertanian skala ekonomi dan diversifikasi produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa.
Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia mendukung program swasembada dengan memastikan ketersediaan pupuk.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebut ketersediaan pupuk mencapai 2 juta ton dan didistribusikan ke 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia.
Digitalisasi menjadi kunci dalam penyaluran pupuk, dengan aplikasi i-Pubers yang mencatat penebusan pupuk secara real time.
Ini memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran. Sinergi ini menunjukkan ketahanan pangan bukan lagi isu sektoral. Melainkan isu strategis yang melibatkan semua komponen bangsa.
Sinergi Polri dan Dukungan Daerah
Selain TNI, Polri juga turut serta melalui Satgas Pangan. Satgas ini berfungsi memastikan distribusi komoditas vital.
BACA JUGA:Mengulas Spesifikasi OPPO Find N5: HP Lipat Paling Tipis dengan Teknologi Tercanggih!
Seperti beras dan jagung berjalan lancar, mencegah penimbunan, dan praktik kecurangan harga.
"Satgas Pangan berada dalam koordinasi lintas sektor. Polri bagian dari sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan Asta Cita," tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Polri, lanjutnya, berkomitmen sebagai "problem solver" Masyarakat. Tidak hanya di lapangan. Tapi juga di hulu permasalahan.
“Tidak sekadar menghadapi teman-teman serikat buruh saat turun ke lapangan, tetapi bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada," jelas Listyo.
Mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan Satgas Pangan berada dalam koordinasi lintas sektor. Polri menjadi salah satu unsur pendukungnya.
Pengamat pertanian Khudori dari AEPI memandang program ini sebagai sebuah keniscayaan.
Gagasan Food Estate secara konsep sangatlah relevan dan penting bagi Indonesia sebagai negara agraris. Terutama mengingat tantangan besar seperti pertumbuhan penduduk dan konversi lahan pertanian di Pulau Jawa yang semakin masif.
Ia menekankan diversifikasi produksi dari Jawa ke luar Jawa, dengan pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan yang memerlukan waktu.
"Produksi di lahan pertanian berbeda dengan produksi manufaktur yang sepenuhnya bisa dikontrol. Ada banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan. Seperti kondisi tanah dan iklim. Karena itu, program ini harus diletakkan dalam konteks jangka menengah-panjang," jelas Khudori kepada Disway.
Di lokasi seperti Pulang Pisau, Kapuas, Humbang Hasundutan, dan Sumba Tengah, produktivitas gabah meningkat. Hal ini menunjukkan potensi optimalisasi lahan marginal.
Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan petani adalah kunci sukses untuk model pertanian modern berkelanjutan.
Khudori menyoroti pentingnya diversifikasi basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa.
Menurutnya, program Food Estate dapat menjadi fondasi yang kuat untuk secara bertahap memindahkan pusat produksi pangan nasional.
"Lewat program ini, kita membangun fondasi yang benar. Baik untuk menambah lahan pangan maupun secara bertahap memindahkan basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa," tuturnya.
Dia berpandangan kelanjutan program ini sangat diperlukan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program ini dengan matang.
Selain melibatkan para ahli, yang penting dilakukan adalah memastikan teknologi pertanian yang tepat diterapkan di lahan-lahan yang karakteristiknya berbeda dari lahan di Jawa.
Dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan menyempurnakan program ini, diharapkan Food Estate tidak hanya menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan.
Tetapi juga dapat menjadi model pembangunan pertanian modern yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan petani menjadi kunci utama untuk memastikan program ini mencapai tujuan mulianya: mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
"Food Estate adalah jawaban untuk pertanian skala ekonomi. Program ini berpotensi membawa multiplier effect pada modernisasi pertanian nasional," ujar Guru Besar IPB Dr. Sujarwo saat dihubungi Disway pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Pakar agronomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menilai program Food Estate sebagai sebuah terobosan strategis yang penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Juga mendorong modernisasi sektor pertanian di Indonesia.
Menurut Sujarwo, konsep Food Estate yang mengintegrasikan pertanian, perkebunan, hingga peternakan dalam skala luas merupakan langkah berani dan visioner.
Ia menegaskan untuk mencapai kedaulatan pangan, Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pola pertanian tradisional yang berskala kecil dan tidak efisien.
Sujarwo menambahkan dengan pengelolaan skala korporasi, nilai tambah dari produk pertanian akan semakin terbuka lebar.
Meskipun mengakui adanya tantangan dan beberapa catatan dalam implementasi awal di lapangan, Sujarwo menekankan program sebesar Food Estate tidak bisa dinilai secara instan.
Menurutnya, perlu ada proses pembelajaran, adaptasi teknologi, dan penyempurnaan manajemen yang berkelanjutan.
"Keberhasilan program ini kasat mata dari hasil panen yang sudah ada. Jika sudah berhasil panen, artinya aspek kondisi lahan, air, agroklimat, dan kesiapan petani sudah terpenuhi," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan Food Estate.
Sujarwo menyebutkan Food Estate dapat secara signifikan mendorong kesejahteraan petani melalui penerapan pola kelembagaan atau korporasi petani.
Dengan skema ini, petani tidak hanya menjadi buruh tani. Tetapi menjadi bagian dari sebuah entitas bisnis yang memiliki skala ekonomi yang besar dan berkelanjutan.
"Dengan ini, efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumber daya pertanian dikelola secara perusahaan," urainya.
Para pakar dari IPB sepakat program Food Estate perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus.
Mereka merekomendasikan agar pemerintah terus fokus pada pengembangan lumbung pangan ini sebagai jalan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat, meningkatkan pendapatan petani, dan bahkan membuka peluang ekspor di masa depan.
Food Estate ini mendorong kesejahteraan petani melalui korporasi. Selain itu, membuka nilai tambah yang besar.
Hal ini juga sejalan dengan pandangan Guru Besar IPB lainnya yakni Prof. Aman Wirakartakusumah.
Dia menyatakan keberhasilan program ini sangat bergantung pada empat pilar utama: kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, serta kelayakan sosial ekonomi.
"Tanpa teknologi, kita kehilangan jiwa pembangunan pangan. Dari pengelolaan lahan, air, pupuk, hingga pascapanen dan industri pengolahan, semuanya membutuhkan pendekatan berbasis sains dan teknologi," ujar Prof. Aman.
Jagung dan Beras Pilar Utama Lumbung Pangan
Lumbung pangan nasional fokus pada jagung dan beras. Ini untuk swasembada dan ekspor.
"Visi Presiden Prabowo bukan hanya swasembada. Tetapi Indonesia harus mampu menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Dia menjelaskan dalam Inpres No. 10 Tahun 2025 ditargetkan 1 juta ton jagung dengan HPP Rp5.500/kg.
Arief menjelaskan, produksi jagung nasional saat ini sudah surplus. Data BPS mencatat, hingga Juli 2025 produksi jagung pipilan kering (KA 14 persen) mencapai 9,45 juta ton, naik 11,08 persen dibanding tahun lalu.
BACA JUGA:Tok! Pemkot Baubau Tetapkan Kawasan Tanpa Rokok, Ini Daftarnya
“Alhamdulillah, produksi jagung lebih dari cukup untuk konsumsi nasional dan masih ada surplus untuk ekspor maupun cadangan pemerintah,” jelas Arief.
Hal senada disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dia menambahkan, cadangan beras 4 juta ton aman. Petani lebih memilih menjual ke Bulog.
"Dengan cadangan beras 4 juta ton dan dukungan petani, Indonesia bisa konsisten menuju lumbung pangan dunia," tegas Amran optimistis.
Sinergi lintas sektor, termasuk Polri yang menanam jagung di 138 ribu hektare dan apresiasi Komisi IV DPR, memperkuat program ini.
"Ketahanan pangan adalah jantung dari ketahanan nasional. Mengingatkan kata Bung Karno hidup matinya bangsa ditentukan oleh pangan,” paparnya.
Untuk mendukung program ini, ada 7 Perpres baru yang menyederhanakan distribusi pupuk dan meningkatkan produksi beras rekor.
"Ketahanan pangan bukan semata urusan teknis. Ini adalah isu strategis yang membutuhkan dukungan semua lini kepemimpinan," terangnya.
Jamin Ketersediaan Pupuk untuk Swasembada
Terkait urusan pupuk, pemerintah menunjuk PT Pupuk Indonesia. Tugasnya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk program lumbung pangan, dengan kapasitas produksi 14,5 juta ton per tahun.
Alokasi 2025 sebesar 9,55 juta ton, dengan penyaluran lebih dari 3 juta ton hingga Mei, dan stok 2 juta ton (1,4 juta subsidi, 600 ribu nonsubsidi).
"Tidak saja di gudang-gudang pabrik. Tapi juga kita pastikan seluruh stok itu sudah tersebar di seluruh wilayah melalui jaringan penjualan kita," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.
PT Pupuk Indonesia, selaku pelaksana kebijakan pupuk bersubsidi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga.
Menurutnya hingga bulan Mei 2025, Pupuk Indonesia sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton pupuk, dari alokasi 9,5 juta ton.
"Kita juga masih mempunyai stok pupuk sebanyak 2 juta ton. Rinciannya 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton adalah pupuk nonsubsidi,” jelasnya.
Ia menambahkan, stok pupuk bersubsidi tersebut saat ini sudah tersebar di 27.000 kios resmi yang ada di seluruh Indonesia.
Untuk menjaga ketersediaan, Pupuk Indonesia mengoptimalkan teknologi dengan mengimplementasikan digitalisasi semua kios yang ada. Salah satunya dengan aplikasi i-Pubers.
Dengan digitalisasi ini, dapat tercatat berapa pupuk yang sudah petani tebus. Juga sisa alokasi yang masih bisa ditebus.
Ketika pupuk bersubsidi ditebus petani, Pupuk Indonesia melalui command center juga bisa meng-capture data seluruh Indonesia secara real time. Data yang di-capture bukan hanya data numerik saja. Namun juga visualnya.
“Kita pastikan seluruh stok itu sudah tersebar di seluruh wilayah melalui jaringan penjualan,” papar Rahmad.
DKI Jakarta Siap Berkontribusi
Pemprov DKI Jakarta mendukung program nasional dengan lahan 6 hektare di Kepulauan Seribu (Pulau Tidung Kecil, Pulau Karya, Pulau Kelapa) untuk pertanian dan peternakan.
Kepala Dinas KPKP Hasudungan Sidabalok mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian pengembangan Lumbung Pangan di Kepulauan Seribu.
BACA JUGA:Menkop: Microsite Jadi Gerbang Utama Akses Pembiayaan Untuk Kopdes Merah Putih
Dengan rencana tanam sayuran, jeruk, kelapa, dan ternak itik untuk kebutuhan lokal. Hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sayur masyarakat Kepulauan Seribu dan wisatawan.
"Sudah kita lakukan kajian pengembangan Lumbung Pangan di Kepulauan Seribu," kata Hasudungan saat dikonfirmasi Disway.id pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Dari hasil kajian, rencananya 6 hektare lahan tersebut bakal ditanami komoditas sayuran, buah jeruk, dan kelapa.
Selain sayur dan buah, di lahan itu Dinas KPKP juga akan melakukan pengembangan ternak itik.
"Hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sayur masyarakat Kepulauan Seribu dan wisatawan," pungkasnya.
Fondasi Kekuatan Program
Dilansir dari website resmi yang diunggah BPN pada 16 Febuari 2018 menjelaskan hal ini sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
Pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
Sementara cadangan pangan masyarakat dapat dilihat pada pengembangan lumbung pangan Masyarakat.
"Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabitas pasokan dimana pasokan yang berlebihan dapat menurunkan harga gabah, dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani," tulis BPN.
Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya.
"Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan."
Tim Disway.id sudah bersurat untuk memintai keterangan BPN terkait lumbung pangan. Namun hingga tulisan ini dipublish, belum ada respon dari BPN.
BACA JUGA:15 Link Film Gratis Anti Virus, Nonton Film Indonesia, Asia, dan Barat Sepuasnya
Masa Depan Pangan yang Mandiri
Keberhasilan program lumbung pangan terletak pada sinergi yang kuat antara berbagai pihak.
Anggaran triliunan rupiah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi pupuk, dan modernisasi pertanian.
Peran TNI sangat penting dalam program ini. Melalui Gugus Tugas Kedaulatan Pangan, TNI tidak hanya menjadi penjaga keamanan.
Tetapi sebagai motor penggerak pembangunan di sektor pertanian, terutama di wilayah terpencil.
Dengan keterlibatan TNI, program ini dapat menjangkau daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang sebelumnya sulit diakses.
Program lumbung pangan juga berfokus pada modernisasi sektor pertanian. Penerapan teknologi canggih.
Seperti penggunaan drone untuk pemantauan dan digitalisasi dalam penyaluran pupuk.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Selain itu, program Food Estate menjadi pondasi untuk menciptakan pertanian skala ekonomi yang lebih besar.
Meskipun menghadapi tantangan, para pakar melihat program ini sebagai "sebuah keniscayaan" untuk mengatasi alih fungsi lahan di Pulau Jawa dan menciptakan pusat-pusat produksi pangan baru di luar Jawa.
Dengan pendekatan ilmiah dan dukungan kuat, lahan-lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif kini dapat dioptimalkan.
Program lumbung pangan nasional adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia.
Tujuan utamanya bukan hanya mencapai swasembada. Tetapi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Dengan visi yang jelas dan eksekusi yang terencana, program ini akan menjadi tonggak sejarah yang membuktikan Indonesia mampu mandiri dan berdaulat di bidang pangan. (tim lipsus)
Artikel ini sudah tayang di disway.id dengan judul Indonesia Lumbung Pangan Dunia
Sumber:
- Share:
