Kucurkan Rp757 Triliun untuk Pendidikan, Prabowo Siap Cetak SDM Unggul

sultra.disway.id - Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengucurkan dana Rp757,8 Triliun untuk anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026.

Gelontoran anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul menyambut Indonesia Emas 2045.

 

 

Duit sebesar itu untuk revitalisasi sekolah. Buat kesejahteraan guru. Plus Beasiswa.

 

 

Presiden Prabowo Subianto, menetapkan 8 program prioritas nasional untuk tahun 2026. Sektor pendidikan menjadi fokus utama yang mendapatkan porsi anggaran terbesar.

 

Pemerintah mengalokasikan dana mencapai Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ini menjadi angka tertinggi dalam sejarah bangsa ini.

 

“Pemerintah berkomitmen penuh memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20% APBN, sekitar Rp757,8 triliun, untuk bidang pendidikan. Ini merupakan komitmen terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

BACA JUGA:TBC Bunuh 14 Orang Per Jam di Indonesia

 

Langkah ini dinilai sebagai gebrakan strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

 

Khususnya menghadapi tantangan global di bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

 

Anggaran sebesar itu tentu memiliki penjabaran yang jelas dan terperinci. Pemerintah akan mendistribusikan dana tersebut ke dalam beberapa program utama.

 

“Dana sebesar Rp150,1 triliun dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas fasilitas Pendidikan. Termasuk revitalisasi dan renovasi ribuan sekolah dan kampus di seluruh Indonesia,” papar Prabowo.

 

Prabowo menekankan pemerintah mengoptimalkan 20 persen dari APBN untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

 

Termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI).

 

“Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan- mencetak talenta-talenta hebat,” tegas Prabowo.

 

Selain untuk infrastruktur, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi prioritas.

 

Sebanyak Rp178,7 triliun dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan program penguatan kompetensi bagi guru dan dosen.

 

Program beasiswa juga diperluas. Mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

 

Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, menyambut baik komitmen pemerintah ini.

 

Namun, mereka juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana rakyat tersebut tepat sasaran dan bebas dari kebocoran.

BACA JUGA:Indonesia Lumbung Pangan Dunia

 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini dengan meminta kementerian terkait berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.

 

“Kami mendorong adanya kanal aduan publik yang terbuka, sehingga masyarakat dapat langsung melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Hetifah kepada Disway pada Selasa, 26 Agustus 2025.

 

Daerah 3T dan Marginal Tidak Terlupakan

 

Sebuah tantangan besar adalah memastikan program ini tidak hanya berpusat di kota-kota besar.

 

Tetapi juga merata hingga ke daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Komisi X DPR RI telah menyusun sejumlah strategi untuk mengatasi hal ini.

 

Pertama, dengan memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terupdate dan terintegrasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial.

 

Kedua, dengan menyusun skema khusus dan alokasi tambahan untuk daerah 3T dan marginal.

 

“Kami juga membuka ruang aspirasi bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan kondisi sekolah mereka. Laporan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dengan kementerian,” papar Hetifah.

 

Hetifah menambahkan dalam menjalankan fungsi pengawasannya ini, pihaknya meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dan juga pemerintah daerah.

 

“Komisi X mendorong Kemendikdasmen berkoordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah. Terutama terkait penggunaan anggaran renovasi,” jelas Hetifah.

 

Selain itu, kata dia, Komisi X juga meminta inspektorat jenderal Kementerian terkait untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BACA JUGA:Sekolah Garuda: Cetak Generasi Emas 2045

 

Kedua Lembaga ini akan terlibat aktif dalam audit dan pengawasan sejak dini. Bukan hanya memeriksa di akhir tahun.

 

“Komisi X meminta peran inspektorat jenderal Kementerian untuk bekerja dalam memastikan penggunaan anggaran. Termasuk berkoordinasi dengan BPKP hingga BPK terkait pemeriksaan anggaran,” imbuhnya.

 

Ia mengatakan DPR RI juga membuka kanal aduan. Tujuannya agar publik bisa mengadukan apabila ada hal-hal yang tak sesuai.

 

“Kami mendorong adanya kanal aduan publik, sehingga laporan bisa langsung masuk untuk ditindaklanjuti,” urainya.

 

Menurutnya, renovasi harus selaras dengan kebutuhan pembelajaran. Agar sekolah mendukung pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran modern.

 

Komisi X mendorong kolaborasi Kemendikdasmen dengan Kominfo dan BRIN untuk penguatan teknologi digital di sekolah.

 

“Selain ruang kelas, sekolah perlu dilengkapi dengan laboratorium, ruang seni, perpustakaan, dan arena lainnya. Dalam rapat pengawasan, Komisi X tidak hanya menanyakan berapa ruang yang direnovasi. Tetapi juga dampaknya bagi proses belajar mengajar,” ungkapnya.

 

“Misalnya, pembangunan renovasi bisa sekaligus menyiapkan jaringan internet dan perangkat digital,” lanjutnya.

 

Harus Merata di Semua Daerah

 

Untuk memastikan agar program ini tidak hanya terfokus di kota besar, Politisi Partai Golkar itu menegaskan Komisi X DPR RI telah melakukan banyak hal.

BACA JUGA:Revolusi Hunian, Prabowo Siapkan 3 Juta Rumah Baru

 

Antara lain meminta Kemendikdasmen untuk memakai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan laporan daerah yang selalu up-to-date. Termasuk penyesuaian data dengan BPS dan Kemensos.

 

“Hal ini sangat penting untuk menentukan sekolah mana yang harus segera direnovasi. Tidak boleh ada lagi yang overlap. Atau tumpang-tindih,” paparnya.

 

Selain itu, Komisi X telah mendorong adanya skema khusus untuk daerah 3T dan marginal.

 

“Komisi X membuka ruang aspirasi dari guru, orang tua, dan masyarakat yang melaporkan kondisi sekolah rusak. Aspirasi ini kemudian dibawa dalam rapat kerja dengan Kemendikdasmen,” tukasnya.

 

Ia menyarankan renovasi dilakukan bertahap per blok atau ruang. Bukan sekaligus seluruh bangunan agar proses revitalisasi pembangunan tak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

 

“Dengan begitu, siswa tetap bisa menggunakan ruang lain untuk belajar selama tahap pembangunan berlangsung. Jika diperlukan, dinas pendidikan bisa saja menyiapkan ruang kelas sementara (misalnya balai desa ata ruang serbaguna), untuk mencegah pembelajaran terhenti karena adanya pembangunan,” sambungnya.

 

Di sisi lain, Hetifah juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Terkait hal ini, Hetifah mengatakan pemerintah sudah meresponnya dengan membuat sejumlah kebijakan.

 

“Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah peningkatan tunjangan bagi guru ASN dan non-ASN. Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok yang bervariasi sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing. Sementara itu, guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh peningkatan tunjangan profesi diluar gaji dari sekolah,” pungkasnya.

 

Selain itu, kata Hetifah, pemerintah juga meluncurkan program bantuan pendidikan dan sertifikasi yang ditujukan bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1, secara bertahap pada tahun 2025.

 

“Tidak hanya itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga akan digulirkan, sehingga menjadi pintu masuk bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sekaligus tunjangan profesi,” jelas dia.

 

Terpisah, anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat menambahkan pihaknya selalu mendorong agar anggaran untuk renovasi sekolah bisa terealisasi dengan baik.

 

Sebagai bagian dari legislatif, sambungnya, Komisi X DPR RI memiliki keterbatasan kewenangan dalam melalukan pengawasan teknis. Karena tidak memiliki otoritas eksekusi di lapangan.

 

Sementara, renovasi sekolah dilakukan oleh kementerian terkait (Kemendikbudristek, KemenPUPR - TA 2024) dan pemerintah daerah. Sehingga Komisi X hanya bisa mengawasi secara makro. Bukan teknis harian.

 

“Akibatnya, deteksi dini atas penyimpangan kecil di lapangan sulit dilakukan oleh Komisi X DPR RI,” ungkap Lestari saat dihubungi Disway.

 

Lestari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan Komisi X mendorong terwujudnya mekanisme pengawasan APBN yang terbuka.

 

Lalu pengawasan terhadap transfer dana ke daerah, evaluasi laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) dan laporan hasil pemeriksaan dari BPK.

BACA JUGA:Revolusi Kesehatan Pelajar Dimulai, Anggaran Rp3,4 Triliun Disiapkan

 

Juga penguatan sistem e-planning dan e-budgeting agar publik dapat mengakses rencana dan realisasi anggaran.

 

“Komisi X DPR RI mendorong terwujudnya mekanisme pengawasan APBN yang terbuka, pengawasan terhadap transfer dana ke daerah, evaluasi laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) dan laporan hasil pemeriksaan dari BPK, penguatan sistem e-planning dan e-budgeting.

 

“Tujuannya agar publik dapat mengakses rencana dan realisasi anggaran. Selain itu juga mendorong partisipasi publik dan media untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan,” imbuhnya.

 

Untuk memastikan kualitas renovasi sekolah sesuai standar bangunan yang aman dan ramah anak, Lestari mengatakan Komisi X DPR RI mendorong adanya implementasi Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana sekolah.

 

Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan perbaikan infrastruktur

 

“Proses evaluasi laporan pelaksanaan program juga dilakukan dalam rapat dengan kementerian/lembaga, Komisi X DPR RI mendorong audit oleh BPK serta BPKP,” ungkapnya.

 

Ia mengatakan peningkatan kualitas pengawasan dalam renovasi sekolah di sejumlah daerah harus dibarengi dengan kesiapan SDM pengawas di daerah.

 

Sehingga sistem pengawasan yang dilakukan dapat berjalan efektif, baik di tingkat pusat dan daerah.

 

Di sisi lain, Politisi NasDem ini mengatakan Komisi X DPR RI terus berupaya mendorong percepatan proses rekrutmen guru ASN melalui skema PPPK bagi guru honorer.

 

“Tentu saja dengan memperbaiki sistem seleksi yang lebih adil dan penempatan yang merata sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ungkapnya.

 

Di samping itu, Lestari mengungkapkan Komisi X DPR RI terus mendorong pemerintah untuk memastikan jaminan kesejahteraan melalui peningkatan insentif.

 

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi yakni beban administrasi para guru yang berdampak langsung pada kuakitas pengajaran.

 

“Ini berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Harapannya, revisi UU Sisdiknas nanti juga mengakomodir aspirasi-aspirasi guru. Di atas semua ‘kekurangan’ yang ada kita terus berupaya mewujudkan tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.

 

 

DPR RI Pastikan Transparansi

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menambahkan alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,8 Triliun ini sudah memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945.

 

Undang-Undang tersebut mewajibkan minimal 20% dari total RAPBN dialokasikan untuk pendidikan.

 

"Dengan proyeksi APBN 2026 sekitar Rp 3.800 triliun, maka besaran anggaran tersebut berada dalam kisaran 20%," jelas dia.

BACA JUGA:Sekolah Elite ala Prabowo untuk Anak Miskin

 

Lalu memaparkan, meski anggaran pendidikan terus meningkat secara nominal, Komisi X DPR RI memandang tantangan terbesar saat ini bukan hanya sekadar jumlah. Tetapi pada efektivitas dan kualitas pemanfaatannya.

 

"Harus ada evaluasi agar anggaran pendidikan tidak terjebak pada belanja rutin birokratis. Melainkan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, memperluas akses di wilayah 3T dan marginal, serta menjawab tantangan zaman melalui inovasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran," tuturnya.

 

Ia menegaskan pihaknya di Komisi X DPR RI akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya.

 

Sehingga, anggaran akan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

 

"Komisi X DPR RI tetap akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya agar tidak hanya terpenuhi secara angka. Tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional," tandasnya.

 

Nantinya, Presiden Prabowo akan terus berupaya mendesak pemerintah untuk fokus pada inisiatif renovasi sekolah dan persiapan ujian nasional (UN) yang dijadwalkan pada tahun 2026.

 

Lalu Ari menyatakan pemerintah bermaksud meluncurkan berbagai inisiatif pendidikan.

 

Meski begitu, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus pada program-program tertentu.

 

"Harus ada program menjadi prioritas. Bukan berarti program lainnya tidak penting. Semua program yang sudah direncanakan tentu juga penting," ucap Lalu Ari.

 

Legislator yang mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini menekankan pemerintah harus memprioritaskan inisiatif renovasi sekolah.

 

Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap program renovasi sekolah mencapai 82,1 persen.

 

Persentase yang signifikan ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap inisiatif tersebut.

 

"Inpres menjadi dasar perpindahan kewenangan dalam melakukan renovasi sekolah yang sebelumnya ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beralih menjadi kewenangan Kemendikdasmen," terang Lalu Ari.

 

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo, sebagaimana dicatat Lalu Ari, mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Renovasi Sekolah, yang mengatur proyek-proyek terkait pembangunan sekolah.

 

Instruksi ini menetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan bertanggung jawab untuk mengawasi inisiatif pembangunan sekolah tersebut.

 

Kunci Pemerataan Pendidikan

 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai pembangunan infrastruktur pendidikan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan kualitas Pendidikan. Khususnya di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

BACA JUGA:Sekolah Elite ala Prabowo untuk Anak Miskin

 

"Kalau bisa, gaji guru di daerah 3T dinaikkan hingga dua kali lipat dibandingkan daerah perkotaan. Guru-guru di Jakarta sudah cukup Sejahtera. Justru perlu perhatian lebih adalah mereka yang mengajar di wilayah terisolasi," kata Trubus kepada Disway.

 

Pentingnya perencanaan berjenjang agar program pendidikan berjalan efektif. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan fisik.

 

Seperti gedung sekolah, ruang kelas, hingga kursi dan fasilitas belajar lainnya. Sementara jangka menengah dapat menyasar pada pemenuhan tenaga pengajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.

 

Sedangkan jangka panjang diarahkan untuk mewujudkan target besar Indonesia Emas 2045.

 

"Kalau pembangunan ini konsisten, dalam 20 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki SDM unggul. Apalagi kalau kesinambungan dari satu presiden ke presiden berikutnya bisa terjaga," tuturnya.

 

Dukungan untuk Sekolah Swasta

 

Trubus juga menyinggung pentingnya implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pendidikan dasar hingga SMP gratis.

 

Ia mendorong agar pemerintah lebih serius memperhatikan hal ini. Bahkan bika perlu diperluas hingga SMA.

 

"Minimal lulusan SMP. Syukur-syukur bisa sampai SMA. Karena itu sangat penting untuk daya saing bangsa. Selain itu, sekolah swasta juga sebaiknya mendapat dukungan," bebernya.

 

Ia mengingatkan agar program pembangunan pendidikan tidak terhenti karena pergantian rezim. Menurutnya, kesinambungan antarperiode pemerintahan menjadi kunci keberhasilan.

 

"Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo sudah terlihat kesinambungannya. Kalau ini bisa terus dijaga, pembangunan pendidikan akan lebih merata dan tidak ada lagi proyek mangkrak," ucapnya.

 

Menurutnya, pembangunan pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah. Tetapi juga pemerataan kesempatan.

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Program Majukan UMKM Menuju Indonesia Emas

 

Dengan infrastruktur yang kuat, tenaga pendidik yang sejahtera, dan kebijakan berkelanjutan, ia optimistis cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

 

"Ini sebenarnya sudah bisa mendorong peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih merata. Itu yang kita harapkan bersama," terangnya.

 

Dengan alokasi dana sebesar Rp 16,9 triliun, program ini diproyeksikan menyerap lebih dari 422.000 tenaga kerja di berbagai daerah.

 

Selain itu, program revitalisasi dan renovasi sekolah ini direncanakan akan menyasar perbaikan sebanyak 13.763 sekolah pada tahun 2025 ini, atau naik 32,4 persen dari sebelumnya.

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyebut, kehadiran program ini adalah sebuah bukti keseriusan pemerintah memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan.

 

"Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan demi mendukung pembelajaran yang nyaman dan bermutu," ujar Mu’ti pada awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 6 Agustus 2025 lalu.

 

Dari penerapannya, sejumlah pengamat mengingatkan setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Dengan kebutuhan yang berbeda pula.

 

Karena itulah dibutuhkan adanya pemetaan dalam menjalankan program revitalisasi ini.

 

“Ada daerah yang paling mendesak ruang kelas. Ada yang krisis guru. Ada yang kekurangan akses internet, makan bergizi. Jadi beda-beda. Kalau prioritas ditetapkan tanpa peta kebutuhan,” tutur pengamat Pendidikan sekaligus CEO dan Founder platform edukasi Jurusanku, Ina Liem saat dihubungi Disway, pada Selasa 26 Agustus 2025.

 

Dia turut menjelaskan langkah pemetaan ini sendiri juga dapat mencegah terjadinya kebocoran dana. Sehingga program Revitalisasi dan Renovasi ini aman dari Politik Anggaran.

 

“Kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, kebocoran dana BOS dan PIP sering dibiarkan. Tapi anggarannya justru terus ditambah. Itu menimbulkan kekhawatiran program prioritas dan rehabilitasi 2026 bisa terjebak dalam pola yang sama. Anggaran naik. Tapi masalah mendasar tidak pernah dibenahi,” tegas Ina.

 

Program Renovasi dan APBN

 

Serupa dengan penuturan Ina di atas, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat juga menekankan pentingnya pengujian efektivitas dari program Revitalisasi dan Renovasi Sekolah tersebut.

 

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan demi menghindari adanya kemungkinan pelebaran defisit APBN.

 

“Jika ingin defisit tidak melebar, Pemerintah harus berani menunda program mercusuar yang belum teruji efektifitasnya, melakukan moratorium proyek infrastruktur baru yang tidak mendesak, dan melakukan audit menyeluruh atas belanja K/L yang duplikasi,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway.

 

Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan untuk dapat membiayai program Revitalisasi dan Renovasi Sekolah tersebut, maka dibutuhkan juga penerimaan pajak yang kuat.

BACA JUGA:Danantara Kalahkan Temasek – Khazanah

 

Dalam hal ini, dirinya menjelaskan perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif.

 

Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas.

 

Dia menambahkan, pemberian edukasi juga sangatlah penting. Tujuannya agar publik melihat pajak sebagai kontrak sosial. Yaitu sebagai kewajiban yang dibalas dengan layanan berkualitas.

 

“Efisiensi subsidi energi, pemotongan program yang tidak relevan dan pergeseran belanja ke investasi manusia sangat penting,” tegas Achmad.

 

Program tersebut akan terus berjalan seiring dengan keinginan Presiden Prabowo untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.

 

Hal ini terlihat dari sejumlah program seperti Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda.

 

Agar dapat berjalan sesuai asta Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan pastikan kemajuan pembangunan dan rekonstruksi fasilitas Sekolah Rakyat berjalan sesuai target.

 

Program yang merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo ini dilaksanakan melalui lintas kolaborasi kementerian dengan tanggung jawab Kementerian PU pada penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana.

 

Program SR merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh, yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana pendidikan yang inklusif, memadai, dan berstandar nasional.

 

Menteri PU Dody Hanggodo menggarisbawahi pentingnya inisiatif ini sebagai upaya nyata yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan di Indonesia.

 

"Infrastruktur yang baik adalah kunci mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas," jelas Dody.

 

Dia menegaskan, pendirian Sekolah Rakyat berperan vital dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

 

Sekolah Rakyat mulai berjalan 14 Juli 2025 dengan 159 titik rintisan siap beroperasi untuk tahun ajaran 2025/2026.

 

Fasilitas yang diberikan Sekolah Rakyat pun cukup lengkap. Sampai para siswa/siswi menerima laptop dengan system pembelajaran berbasis digital (LSM).

 

Sampai disediakan, seragam, ruang kelas representatif, laboratorium IPA, studio musik, ruang makan, kamar mandi dan asrama yang baik, taman, aula, serta klinik dengan dokter dan perawat tetap.

 

Revitalisasi Utamakan Enam Prioritas

 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PDM) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan program revitalisasi sekolah kini tidak lagi menunggu seluruh kebutuhan terpenuhi untuk memulai renovasi.

 

Kebijakan baru ini dirancang agar setiap sekolah bisa segera berkembang dengan fokus pada area-area yang paling mendesak.

 

"Kebijakan prioritas ini diharapkan mempercepat peningkatan mutu sekolah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih terarah," ujar Gogot saat dihubungi Disway pada Rabu 27 Agustus 2025.

 

Pernyataan Gogot Suharwoto ini menekankan revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik.

 

Melainkan bagian dari visi besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

 

Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran.

 

Diperkirakan sebanyak 1.623 sekolah di daerah 3T akan direvitalisasi pada tahun 2026.

 

Termasuk pemasangan panel surya di 1.625 sekolah untuk menjamin ketersediaan listrik.

 

Di samping itu, Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan tujuan membangun lingkungan belajar yang lebih modern dan lengkap.

 

Kemendikdasmen 2025-2029 juga disusun untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada pemerataan, inklusivitas, dan peningkatan kualitas pendidikan.

BACA JUGA:DANANTARA Revolusi Finansial Indonesia

 

Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi lintas kementerian untuk membahas penyusunan skema induk renovasi sekolah yang terintegrasi.

 

Membangun Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

 

Kolaborasi bersejarah ini bertujuan untuk menyatukan visi dan standar teknis dalam program perbaikan sarana dan prasarana.

 

Baik untuk sekolah umum di bawah naungan Kemendikdasmen maupun madrasah yang dikelola Kemenag.

 

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan kualitas bangunan dan fasilitas penunjang belajar yang selama ini masih menjadi tantangan.

 

Kolaborasi lintas kementerian sebuah kerangka acuan yang akan menjadi pedoman bersama.

 

Agenda utama pembahasan mencakup standarisasi desain bangunan yang tahan gempa, kriteria fasilitas sanitasi layak, hingga spesifikasi infrastruktur yang siap mendukung digitalisasi pembelajaran. Gogot menambahkan pentingnya sinergi ini untuk efisiensi dan efektivitas.

 

"Ini bukan lagi soal sekolah kami atau madrasah mereka. Ini tentang masa depan anak bangsa. Keselamatan dan kenyamanan siswa adalah prioritas utama, di mana pun mereka menimba ilmu," terang Gogot.

 

"Dengan adanya skema bersama, kami bisa saling berbagi praktik terbaik. Mengoptimalkan anggaran, dan memastikan setiap rupiah dari negara menghasilkan fasilitas pendidikan berkualitas tinggi,” tukasnya.

 

Sinergi ini akan mempercepat realisasi infrastruktur pendidikan yang unggul dan merata di seluruh pelosok negeri. Kerja sama lintas kementerian ini difokuskan pada beberapa area kunci:

 

Data Terintegrasi: Berbagi dan menyinkronkan data sekolah dan madrasah yang memerlukan renovasi mendesak.

 

Standar Teknis Bersama: Menyusun spesifikasi minimum untuk material bangunan, desain tata ruang belajar yang modern, dan fasilitas pendukung lainnya.

 

Mekanisme Pengawasan: Membangun model pengawasan dan evaluasi proyek bersama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

 

Pihak Kemenag menyambut baik inisiatif ini. Diharapkan, dengan skema induk ini, program renovasi di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

 

Program rehabilitasi ini dirancang dengan visi terpadu yang melampaui sekadar perbaikan fisik. Pemerintah tidak hanya memperbaiki atap yang bocor atau dinding yang retak, melainkan mentransformasi seluruh ekosistem sekolah. Setiap unit sekolah yang direnovasi akan mendapatkan standar minimum fasilitas yang setara, baik di kota besar maupun di pelosok negeri. Ini termasuk:

 

Ruang kelas yang layak: ventilasi yang baik, pencahayaan optimal, dan furnitur yang ergonomis.

 

Laboratorium sains dan komputer: Dilengkapi dengan perangkat modern untuk mendukung pembelajaran praktikum dan digital.

 

Perpustakaan: Ruang baca yang nyaman dengan koleksi buku yang memadai dan akses digital.

 

Fasilitas pendukung: Toilet yang bersih, kantin sehat, dan ruang serbaguna untuk kegiatan ekstrakurikuler.

 

Pendekatan ini menjamin bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap lingkungan belajar yang kondusif. Revitalisasi ini juga menjadi pintu masuk untuk implementasi kurikulum merdeka yang lebih efektif, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif melalui berbagai aktivitas di dalam dan luar kelas.

 

Memutus Rantai Kemiskinan

 

Kesuksesan program ini terletak pada kemampuannya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

 

Pemerintah, melalui kolaborasi erat antara Kemendikdasmen dan Kementerian PUPR, menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai basis utama untuk memetakan prioritas renovasi.

 

Data ini memastikan tidak ada sekolah di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) yang terlewat dari perhatian.

 

Program ini tidak berhenti pada infrastruktur. Pemerintah juga meluncurkan inisiatif inovatif untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan secara lebih fundamental:

BACA JUGA:Padel, Olahraga dengan Harga Selangit Tapi Bikin Nagih

 

Sekolah Rakyat (SR): Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2) yang tidak memiliki akses pendidikan memadai. Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama (boarding school) untuk memastikan pendidikan berjalan optimal, sekaligus memutus rantai kemiskinan dengan pembekalan karakter, keahlian, dan disiplin tinggi.

 

Sekolah Garuda: Sebagai pelengkap, program ini menargetkan bibit-bibit unggul dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berstandar internasional secara gratis. Sekolah ini akan menjadi tempat di mana talenta-talenta terbaik dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, menguasai sains dan teknologi terkini.

 

Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas, program rehabilitasi ini didukung teknologi canggih.

 

Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan (SIMIP), sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan proyek renovasi sekolah secara real-time.

 

SIMIP menampilkan data terperinci. Mulai dari alokasi anggaran, jadwal pembangunan, hingga foto-foto kemajuan proyek.

 

Platform ini juga dilengkapi dengan kanal aduan publik, yang memungkinkan masyarakat, guru, dan orang tua melaporkan setiap ketidaksesuaian di lapangan.

 

Keberhasilan program ini juga tidak lepas dari semangat gotong royong. Pemerintah mengajak masyarakat, komite sekolah, dan tokoh lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek.

 

Tim Gotong Royong Revitalisasi yang terdiri dari perwakilan orang tua, guru, dan tokoh desa. Ini dibentuk untuk memastikan setiap pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

 

Program rehabilitasi dan renovasi sekolah yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah nyata memutus rantai kemiskinan, menghilangkan kesenjangan, dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.

 

Dengan dukungan anggaran yang kokoh, strategi yang terarah, dan semangat kolaborasi yang kuat, masa depan setiap anak Indonesia, di mana pun berada, dapat belajar di ruang kelas yang layak.

 

Di sekolah yang menjadi sumber kebanggaan. Negara benar-benar peduli pada masa depan mereka.

 

Bersama-sama, pemerintah ingin wujudkan mimpi besar Indonesia Emas 2045, satu per satu, dari setiap ruang kelas yang dibangun.(TIM LAPSUS DISWAY)

 

Artikel ini sudah tayang di disway.id dengan judul Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan

Sumber: