Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi kerugian daerah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan sorotan tajam dari BPK, kini bola berada di tangan Pemprov Sultra untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga aset daerah agar tidak terus “lepas” dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.