Angka Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Capai 10,54 Persen, Ini Rinciannya

sultra.disway.id — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah tersebut per Maret 2025 mencapai 10,54 persen.

Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan.

 

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (25/7/2025), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, merinci bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan tercatat 6,42 persen, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yakni 13,13 persen.

 

“Jumlah penduduk miskin mencapai 304,43 ribu orang, dengan rincian 71,53 ribu orang tinggal di perkotaan dan 232,90 ribu orang di perdesaan,” ungkap Andi.

BACA JUGA:Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Sultra, Warga Muna Rasakan Getaran Kuat

 

BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan di Sultra saat ini berada di angka Rp488.171 per kapita per bulan.

Dari jumlah tersebut, komponen makanan menyumbang porsi terbesar, yakni Rp364.299, sedangkan komponen non-makanan tercatat Rp123.872 per kapita.

 

Jika dihitung berdasarkan jumlah anggota rumah tangga miskin yang rata-rata sebanyak 5,48 orang, maka garis kemiskinan per rumah tangga di Sulawesi Tenggara mencapai Rp2.675.171 per bulan.

 

Indeks Keparahan Kemiskinan

Tak hanya dari sisi kuantitas, BPS juga mengukur kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui dua indikator penting:

 

• Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): 1,890
• Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): 0,453

BACA JUGA:Viral! Video 13 Menit 22 Detik Izza Blunder Gegerkan Media Sosial, Netizen Ramai Berburu Link

 

Ketimpangan juga terlihat saat indikator tersebut dibagi berdasarkan wilayah:

 

• Perkotaan: P1 sebesar 1,264 dan P2 sebesar 0,317
• Perdesaan: P1 sebesar 2,284 dan P2 sebesar 0,538

 

"Angka-angka ini menggambarkan bahwa kemiskinan di pedesaan tidak hanya lebih tinggi secara jumlah, tetapi juga lebih dalam dan parah dibandingkan di perkotaan," ujar Andi.

 

Temuan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi program pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan yang masih tertinggal secara akses dan layanan dasar.

Peningkatan ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal menjadi beberapa strategi yang perlu diprioritaskan.

 

Sumber: