sultra, disway.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara, mengambil langkah proaktif dalam memperketat pengawasan birokrasi.
Guna membentengi para aparatur sipil negara (ASN) dari ancaman rasuah yang kerap bersumber dari celah administratif, Pemkot Kendari resmi menyiapkan dan memperkenalkan aplikasi bernama Mokara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, menjelaskan bahwa inovasi digital ini diperkenalkan di hadapan para pegawai lewat agenda Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penggunaan Fitur Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT).
Langkah ini dinilai krusial agar pemahaman para abdi negara tidak terjebak pada asumsi keliru bahwa korupsi semata-mata soal merampok uang negara secara terang-terangan.
"Salah satu tujuannya adalah bagaimana mencegah korupsi, karena korupsi itu bukan hanya karena ada kerugian negara, tapi juga administrasi," ujar Amir Hasan.
Dari segi teknis, sistem berbasis digital ini dirancang untuk memangkas birokrasi manual. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini bisa melaporkan serta mengelola data langsung melalui komputer di unit kerja masing-masing, tanpa harus direpotkan dengan kunjungan fisik ke kantor Inspektorat.
"Cukup di PC masing-masing OPD, tidak perlu lagi mereka ke Inspektorat," tambahnya.
Amir juga tidak henti-hentinya mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, mulai dari kepala OPD, camat, lurah, kepala sekolah, hingga jajaran Puskesmas, untuk konsisten menjaga integritas dalam melayani publik. Ia mengingatkan bahwa masa pengabdian seorang ASN memiliki batas waktu yang pasti berujung pada dua hal: masa purnabakti atau akhir hayat.
Peringatan tegas ini disampaikannya agar para pegawai lebih cermat serta waspada dalam mengelola keuangan maupun administrasi pemerintahan sehari-hari.
"Ketika kita pensiun, ada konsekuensi hukum yang pernah kita tandatangani dan kita lewat. Sehingga kami sering wanti-wanti kepada seluruh ASN untuk berhati-hati," tegas Amir.
Sorotan khusus turut diarahkan kepada para kepala sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah Kendari. Mereka diminta untuk menjauhkan diri dari segala bentuk praktik lancung administratif, seperti manipulasi dalam penerimaan peserta didik baru, urusan mutasi siswa, hingga validitas penulisan rapor dan ijazah.
Lebih jauh, Amir mengajak para ASN untuk merenungkan dampak moral dari masalah hukum terhadap kehormatan keluarga.
"Kalau kita di rumah makan garam sama nasi, hanya anak istri yang tahu. Tapi ketika kita bermasalah hukum, maka yang tahu dari Sabang sampai Merauke, bahkan satu dunia tahu. Di mana beban keluarga kita, malu untuk keluarga kita," ungkapnya penuh pengingat.
Menutup arahannya, Sekda Kendari mendorong seluruh pegawai untuk terus merapatkan barisan dan menjaga soliditas demi mengawal keberlanjutan roda pembangunan di Kota Kendari, yang diselaraskan melalui penguatan reformasi administrasi lewat pemanfaatan aplikasi Mokara dan fitur SKBT.