Utang Menggunung hingga Rp35 Miliar dan Layanan Amburadul, DPRD Konawe Tegur RSUD Konawe Soal Manajemen

Utang Menggunung hingga Rp35 Miliar dan Layanan Amburadul, DPRD Konawe Tegur RSUD Konawe Soal Manajemen

RSUD Konawe--ist

sultra.disway.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kabupaten Konawe.

Dalam rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dewan mengkritik keras pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

 

Rapat yang digelar untuk membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD 2025 dimanfaatkan DPRD untuk mengungkap berbagai persoalan yang dinilai menghambat kinerja RSUD Konawe.

 

BACA JUGA:Benjamin Sesko Lebih Pilih Manchester United: Newcastle Terancam Gagal!

Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, menegur langsung Direktur RSUD Konawe, dr. Romi Akbar, terkait manajemen keuangan yang dinilai amburadul dan berpotensi memperburuk kondisi fiskal daerah.

 

“Bagian keuangan harus segera dievaluasi. Libatkan tenaga profesional dan tempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Jangan sampai RSUD justru menambah utang dan membebani APBD Konawe,” tegas Dedy, Selasa (5/8).

 

Utang RSUD Rp35 Miliar, Bebani Daerah

Hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ mencatat, per Desember 2024, utang RSUD Konawe mencapai Rp35 miliar. Dedy menyebut jumlah ini fantastis dan bisa dialihkan untuk program yang lebih mendesak.

BACA JUGA:Daftar Ikan Hias Tanpa Oksigen yang Mudah Dipelihara: Tanpa Aerator, Tanpa Ribet!

 

“Bayangkan, Rp35 miliar itu bisa membangun banyak sekolah. Ini jelas kerugian besar bagi daerah,” kritik politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Layanan Buruk

Selain soal keuangan, DPRD juga menerima banyak aduan dari warga terkait layanan RSUD Konawe. Dedy menilai kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan menyeluruh.

 

“Keluhan masyarakat terus mengalir. Ini tanda kualitas layanan belum memuaskan. Jangan sampai warga kehilangan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah,” ujarnya.

BACA JUGA:Rekomendasi Lomba 17 Agustus Anak SD yang Edukatif dan Menyenangkan: Bikin Seru Sekampung!

 

DPRD mendesak dilakukan evaluasi total, mulai dari sistem keuangan, peningkatan SDM, hingga pembenahan layanan kesehatan.

 

“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. RSUD seharusnya memberi harapan, bukan jadi sumber kekecewaan,” tutup Dedy.

Sumber: