Rakorendal BNPP 2025: Luncurkan Strategi Perbatasan 2025–2029, Fokus Pada Pertahanan dan Ekonomi Lokal

Pada Sesi I, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan perencanaan serta alokasi anggaran pembangunan perbatasan 2025–2029.

Sesi II menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertahanan yang membahas arah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan tahun 2027.

Sesi III difokuskan pada pembangunan dan ekonomi, dengan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Perumahan dan Permukiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Sedangkan Sesi IV menampilkan dukungan langsung dari kepala daerah perbatasan seperti Gubernur Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pada Sesi V, dengan tema Arah dan Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Rakorendal menghadirkan narasumber dari tiga unsur strategis BNPP RI, yakni Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara, serta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara.

Melalui sesi ini, para narasumber memaparkan langkah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan kawasan perbatasan ke depan.

Selain itu, Rakorendal 2025 juga menggelar pembahasan Desk Perencanaan sebagai bagian dari penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2027, yang bertujuan untuk memastikan perencanaan lintas sektor berjalan lebih terarah, sinkron, dan terukur.

BACA JUGA:7 Rekomendasi Laptop Gaming Spek Tinggi Harga Bersahabat

"Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia emas 2045," ujar Menteri Tito.

Pelaksanaan Rakorendal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perbatasan tahun 2025, sekaligus menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk Rencana Aksi Tahun 2027.

Forum ini memiliki empat tujuan utama, yaitu melakukan pemantauan terhadap realisasi program sampai Triwulan III 2025, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, merumuskan langkah optimalisasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai, serta memperkuat koordinasi dalam perencanaan program tahun 2027.

Dalam Rakorendal juga disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BNPP RI Nomor 35.04-265 Tahun 2025, jumlah anggota BNPP RI bertambah signifikan menjadi 40 kementerian/lembaga serta 18 gubernur.

“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” ujar Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 PKSN, dan 204 kecamatan prioritas dalam periode RPJMN 2025-2029.

Hingga kini, BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Sumber: