sultra.disway.id – Sebanyak 3.886 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur dalam apel pagi yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin, 16 Juni 2025.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung prosesi penyerahan SK yang menandai babak baru pengabdian ribuan aparatur sipil di provinsi ini.
Mereka terdiri dari 1.234 CPNS dan 2.652 PPPK, meliputi tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis.
"Setelah lima tahun akan ada evaluasi. Kami berharap semua yang menerima SK ini dapat bekerja lebih maksimal dan penuh integritas," tegas Gubernur ASR dalam amanatnya.
BACA JUGA:Catat! Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 PNS dan PPPK Pemkot Kendari, Total Rp34 Miliar Disiapkan
Jumlah Formasi Naik Tajam, Pengabdian Diapresiasi
Formasi CASN Pemprov Sultra tahun 2024 memang mencetak rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yakni mencapai 7.494 orang, yang terdiri dari:
- 1.509 CPNS: 442 tenaga kesehatan dan 1.067 tenaga teknis
- 5.988 PPPK: 981 tenaga guru, 702 tenaga kesehatan, dan 4.305 tenaga teknis
Dengan penambahan 2.652 PPPK pada tahap I tahun 2025, kini total PPPK aktif di Pemprov Sultra telah mencapai 8.235 orang.
Di tengah semaraknya apel pagi, suasana haru menyelimuti banyak peserta, termasuk Hermin Mangalla, seorang tenaga PPPK dari Rumah Sakit Jiwa Sultra yang akhirnya diangkat secara resmi setelah 22 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer.
BACA JUGA:Trauma Usai Jadi Korban Perudungan, Keluarga Siswi MTsN di Bombana Tolak Mediasi
"Sekalipun saya jalani lama, saya merasa senang bisa terangkat. Ini bukan hanya pengakuan, tapi hadiah atas kesabaran dan pengabdian," ujarnya terharu.
Penambahan tenaga baru ini diharapkan dapat memperkuat fondasi birokrasi Pemprov Sultra dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gubernur ASR pun menyampaikan pesan penting kepada para aparatur baru agar tidak hanya memandang SK sebagai tanda status, tetapi juga sebagai amanah dan tanggung jawab dalam membangun Sulawesi Tenggara.