Pemerintah Aceh mendesak Kementan melakukan uji laboratorium sesuai prosedur. Jika kualitas beras dinyatakan baik, maka beras harus segera dilepas untuk kebutuhan masyarakat Sabang guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Respons Warga Sabang dan Proses Hukum
Sebelumnya, operasi penyegelan kapal, gudang, serta 250 ton beras impor tersebut mendapat dukungan luas dari warga Sabang. Mereka menganggap praktik impor tanpa prosedur yang jelas telah lama merugikan petani lokal di Aceh dan Sumatera Utara.
“Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, petani pasti rugi besar,” ujar seorang warga pada Kamis, 27 November 2025.
Di berbagai titik pelabuhan Sabang, masyarakat tidak menunjukkan penolakan, justru banyak yang mengapresiasi tindakan tegas aparat.
Fokus utama warga saat ini bahkan lebih tertuju pada penanganan banjir bandang di sejumlah kabupaten Aceh sehingga isu beras impor tidak memicu gejolak sosial.
Proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat impor ilegal masih terus berjalan. Petani di Aceh Besar juga menyampaikan dukungan, mengingat stok beras lokal melimpah dengan harga gabah yang sedang tinggi.
Pemerintah Pusat Tegas: Tidak Ada Izin Impor Beras 2025
Dari Jakarta, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak menerbitkan izin impor beras pada sepanjang tahun 2025.
“Tidak ada izin impor. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin tahun ini,” tegasnya.
Kasus pemasukan 250 ton beras dari Thailand itu dilakukan PT Multazam Sabang Group. Meski mereka mengantongi izin ekspor dari pihak Thailand, pemerintah pusat sebelumnya telah menolak rencana impor tersebut dalam rapat teknis Kemenko Pangan pada 14 November 2025. Saat itu stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Aceh mencapai 94.888 ton—cukup hingga awal 2026.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut pemasukan beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan pangan nasional, terlebih produksi beras dalam negeri tahun ini mencatat rekor tertinggi.