sultra.disway.id - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap kondisi fiskal daerah yang diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada Tahun Anggaran 2026.
Hal ini ia ungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra dengan agenda Penyerahan Dokumen serta Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Kamis (20/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengakui adanya keterlambatan penyampaian dokumen KUA–PPAS, yang menurutnya terjadi akibat adanya penyesuaian signifikan terhadap kondisi fiskal tahun mendatang.
BACA JUGA:5 HP Lipat Terbaik 2025: Teknologi Canggih, Performa Flagship
Dana Transfer dari Pusat Anjlok Rp 984,58 Miliar
Gubernur menyebut tekanan fiskal terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi APBN 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan RI, alokasi Dana Transfer ke Sultra mengalami penurunan sebesar Rp 984,58 miliar atau 43,15% dibandingkan tahun 2025.
Pemangkasan tersebut terjadi pada beberapa pos penting, di antaranya:
- Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pendidikan dan kesehatan
- Penghapusan DAU Bidang Infrastruktur dan DAU untuk Gaji PPPK
- Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat revisi insentif fiskal nasional
Dampak terbesar terlihat pada postur anggaran 2026, di mana Pendapatan Daerah diproyeksikan turun dari Rp 3,99 triliun menjadi Rp 3,01 triliun (turun 25,41%). Sementara itu, Belanja Daerah juga menyusut dari Rp 5,01 triliun menjadi Rp 4,697 triliun (turun 17,03%).
BACA JUGA:Gim Roblox Kini Mewajibkan Pemainnya Verifikasi Usia
Rincian Belanja Daerah Tahun 2026:
Komponen
- Belanja Operasional Rp 2,998 triliun
- Belanja Modal Rp 276,874 miliar
- Belanja Tidak Terduga Rp 10 miliar
- Belanja Transfer Rp 728,328 miliar
Untuk pos Pembiayaan Daerah, Pemerintah Provinsi mengandalkan:
- Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA: Rp 69,73 miliar
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp 56,168 miliar untuk pembayaran kewajiban ke PT SMI
Prioritas Pemerintah: Pelayanan Publik Tak Boleh Berhenti
Meski tengah menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pelayanan dasar di sektor:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur
- Perlindungan sosial
Pemprov juga akan:
- Memprioritaskan alokasi belanja pegawai berbasis data valid
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan sah lainnya
- Mendorong inovasi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat
BACA JUGA:Harga Apple Watch Series 11, SE 3, dan Ultra 3 Terbaru di Indonesia
Indikator Ekonomi Daerah Tunjukkan Tren Positif
Di tengah tantangan fiskal, terdapat perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan.
Beberapa indikator ekonomi Sultra:
- Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 mencapai 5,64%, sedangkan target di 2026 6,0 – 6,6%
- Penduduk Miskin tahun 2025 mencapai 10,54%, sedangkan target 2026 turun 0,09%
- Gini Ratio tahun 2025 mencapai 0,363, untuk tahun 2026 Kategori rendah
- IPM tahun 2025 sebesar 74,25%, sementara tahun 2026 sebesar 74,50 poin
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit meningkat menjadi 3,31% per Agustus 2025, sementara inflasi tahunan Oktober 2025 tercatat 3,26%.
Harapan Gubernur: Sinergi Eksekutif & Legislatif
Di akhir penyampaiannya, Gubernur Andi Sumangerukka berharap terwujudnya sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan fiskal 2026. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi diperlukan agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran demi mewujudkan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius.