Wamen PKP Dorong Penataan Permukiman Kumuh di Sultra, Pemda Diminta Bergerak Cepat

sultra.disway.id - Fahri Hamzah selaku Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan penataan dan perbaikan kawasan permukiman kumuh di wilayah masing-masing.

Instruksi tersebut disampaikan Fahri saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Sultra di Kendari, Kamis.

Menurut Fahri, penataan kawasan permukiman menjadi bagian penting dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Diperlukan kerja sama yang komprehensif di provinsi ini untuk merenovasi perumahan, menata kawasan permukiman, serta membangun rumah baru, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah yang masih memiliki kawasan kumuh,” kata Fahri.

BACA JUGA:Polairud Tangkap Terduga Pelaku Bom Ikan di Perairan Mawasangka Buton Tengah

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PKP mendapatkan mandat dari Presiden untuk mengampanyekan Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak, sehat, dan tertata bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan Pengembang Perumahan

Dalam pertemuan tersebut, Fahri juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat aktif, termasuk asosiasi pengembang perumahan di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat penataan kawasan permukiman.

Ia menilai kawasan yang tertata rapi dan bersih tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat menjadi daya tarik baru bagi pengembangan pariwisata daerah.

BACA JUGA:Warga Sultra Diimbau Tunda Perjalanan Umrah, Situasi Timur Tengah Masih Panas

“Lingkungan yang bersih dan indah akan berdampak positif terhadap kualitas hidup warga sekaligus mendukung potensi pariwisata daerah,” ujarnya.

Fokus pada Bedah Rumah dan Infrastruktur Dasar

Untuk mempercepat penataan kawasan kumuh, Fahri memaparkan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah memperluas program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui renovasi dan rehabilitasi rumah warga. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan program pembangunan tiga juta rumah secara nasional.

Tak hanya itu, perbaikan infrastruktur dasar juga menjadi fokus utama, seperti peningkatan sanitasi dan pembangunan sistem drainase di kawasan padat penduduk.

BACA JUGA:Waspada! BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem 7–8 Maret 2026: Daftar Daerah Berstatus Siaga

Pemda Diminta Petakan Wilayah Prioritas

Sumber: