Kadin Sultra Dorong Aspal Buton untuk Proyek Strategis Nasional

sultra.disway.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengakselerasi pemanfaatan kekayaan alam Aspal Buton agar menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional.

Komoditas unggulan dari “Bumi Anoa” ini didorong masuk dan dimaksimalkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, menegaskan hilirisasi Aspal Buton merupakan langkah krusial agar sumber daya alam daerah tidak hanya diekspor mentah, tetapi memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal dan nasional.

BACA JUGA:Pemkot Baubau Siagakan 4 Puskesmas untuk Vaksinasi 126 Calon Haji 2026, Fokus Meningitis dan Polio

“Kami tidak akan berhenti menyuarakan penggunaan Aspal Buton agar menjadi bagian penting proyek infrastruktur strategis nasional,” tegas Anton di Kendari.

Didukung Anggaran Rp1,49 Triliun untuk Hilirisasi

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Kadin, Aspal Buton kini telah masuk dalam jajaran PSN. Pengembangan industrinya juga mendapat dukungan pendanaan sebesar Rp1,49 triliun dari Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dana tersebut akan difokuskan pada penguatan industri hilirisasi dalam lima tahun ke depan, termasuk peningkatan kapasitas produksi, teknologi pengolahan, dan integrasi ke proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

Anton menambahkan, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Buton akan menjadi kunci percepatan implementasi.

BACA JUGA:Bocoran Terbaru Xiaomi Civi 6: Snapdragon 8 Elite, Kamera 200MP, AI Button!

“Langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan regulasi, infrastruktur pendukung, dan sinergi lintas sektor agar Aspal Buton bisa digunakan secara luas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Perlu Pengawasan Ketat dan Kolaborasi Investasi

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menilai hilirisasi tidak akan optimal tanpa kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha nasional, dan investor asing.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, termasuk pada komoditas strategis seperti nikel, agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun konflik sosial.

“Pengawasan terhadap pelaku tambang yang tidak sesuai aturan harus diperketat. Pengelolaan yang baik akan menghadirkan investasi, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, hilirisasi industri berpotensi besar menekan inflasi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara transparan dan profesional.

Sumber: